Selamat Datang di blog DPRa PKS Bendan Duwur, Gajahmungkur, Semarang

Buku Tamu

Selasa, 18 Desember 2012

PKS: Kami tak Tantang SBY , Pengganti Menpora Sebaiknya dari Demokrat

Republika/Aditya Pradana Putra

PKS: Kami tak Tantang SBY
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Hidayat Nur Wahid, membantah jika partainya menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti menteri-menteri PKS di kabinet.

"Saya tidak pernah menantang presiden. Saya juga heran dengan pemberitaan dari media," kata Hidayat kepada wartawan, di kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/12).

Hidayat menyatakan PKS menyerahkan sepenuhnya urusan kabinet kepada Presiden SBY. Kalaupun nantinya manteri-menteri di PKS akan diganti, PKS siap menerima.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden. PKS tidak dalam posisi mendorong atau menolak," ujarnya.

Kendati perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, Hidayat mengatakan SBY hendaknya memiliki pertimbangan yang tepat sebelum mengganti seorang menteri. Di sini, penasihat presiden berperan penting dalam memberikan masukan.
Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Muhammad Akbar Wijaya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) kembali diisi kader Partai Demokrat. Hal ini agar hak Partai Demokrat tetap terpenuhi sesuai kontrak koalisi yang disepakati.
"Penggantinya lebih baik dari Partai Demokrat untuk mengganti Andi Malarangeng. Agar hak Partai Demokrat terpenuhi," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12).
Hidayat mengatakan Presiden SBY sebaiknya segera menetapkan Menpora pengganti Andi Mallarangeng. Hal ini agar kinerja Kementrian Pemuda dan Olah Raga bisa berjalan efektif. "Yang penting sekarang mengisi jabatan Menpora," ujarnya.
Kendati perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, Hidayat mengatakan SBY hendaknya memiliki pertimbangan yang tepat sebelum mengganti seorang menteri.
Menurutnya, penasihat presiden berperan penting dalam memberikan masukan. Hidayat menyatakan SBY jangan sampai  menerima informasi yang keliru soal kinerja menterinya.
Hal itu sebagaimana terjadi ketika SBY menggunakan hak prerogatifnya memberi grasi kepada tersangka bandar narkoba Meirika Franola (Ola).  "Hendaknya prerogatif presiden bisa dilakukan dengan betul. Karena jangan sampai ada masukan yang salah kepada presiden," katanya. 
Redaktur: A.Syalaby Ichsan
Reporter: Muhammad Akbar Wijaya

0 komentar:

Posting Komentar

 

PKS TV

BEKERJA UNTUK INDONESIA

BEKERJA UNTUK INDONESIA

Dikelola oleh Pengurus DPRa PKS Bendan Duwur Semarang

Slide Gallery