11.02
Unknown
ICMI: Partai Islam Bisa Contoh PKS Untuk Verifikasi Faktual
Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan partai-partai Islam yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi kemungkinan akan kesulitan pada verifikasi faktual.
"Partai-partai Islam kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan pengurus di provinsi-provinsi yang nonmuslim," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.
Persyaratan itu kemungkinan akan menjadi hambatan bagi partai-partai Islam dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU setelah verifikasi administrasi, terutama di provinsi-provinsi nonmuslim.
"Saat ini kan baru verifikasi admnistrasi. Kita lihat saja nanti pada verifikasi faktual ada berapa partai Islam yang lolos," kata Nanat.
Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan partai-partai Islam kemungkinan bisa mencontoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memenuhi persyaratan di provinsi nonmuslim.
"Kabarnya PKS memiliki pengurus nonmuslim di Papua. Mungkin pola itu bisa ditiru partai-partai Islam lain," ujarnya.
Menurut Nanat, saat ini sudah tidak ada lagi dikotomi partai islam dan partai nasionalis. Sudah tidak ada perbedaan platform antara partai Islam dan nasionalis.
Buktinya, pemimpin partai nasionalis saat ini juga banyak yang berasal dari tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ormas) Islam.
KPU telah mengumumkan 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Minggu (28/10).
Di antara partai politik yang lolos itu terdapat partai-partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). (ant)
"Partai-partai Islam kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan pengurus di provinsi-provinsi yang nonmuslim," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.
Persyaratan itu kemungkinan akan menjadi hambatan bagi partai-partai Islam dalam verifikasi faktual yang dilakukan KPU setelah verifikasi administrasi, terutama di provinsi-provinsi nonmuslim.
"Saat ini kan baru verifikasi admnistrasi. Kita lihat saja nanti pada verifikasi faktual ada berapa partai Islam yang lolos," kata Nanat.
Mantan Rektor UIN Bandung itu mengatakan partai-partai Islam kemungkinan bisa mencontoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memenuhi persyaratan di provinsi nonmuslim.
"Kabarnya PKS memiliki pengurus nonmuslim di Papua. Mungkin pola itu bisa ditiru partai-partai Islam lain," ujarnya.
Menurut Nanat, saat ini sudah tidak ada lagi dikotomi partai islam dan partai nasionalis. Sudah tidak ada perbedaan platform antara partai Islam dan nasionalis.
Buktinya, pemimpin partai nasionalis saat ini juga banyak yang berasal dari tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ormas) Islam.
KPU telah mengumumkan 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Minggu (28/10).
Di antara partai politik yang lolos itu terdapat partai-partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). (ant)
dari : http://www.islamedia.web.id
0 komentar:
Posting Komentar